perpres 95 tahun 2018. 71 Tahun 2019; Perpres No. perpres 95 tahun 2018

45, LN. U. Unduh. E. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 122 Tahun 2012 Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi T. 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010–2025. Indeks SPBE Nasional tahun 2018 dan 2019 menunjukkan tingkat kematangan penerapan SPBE pada level 2, yaitu penerapan SPBE. Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. MATERI pelatihan pengenalan PERPRES No. Lebih lanjut, Indriyanto memaparkan bahwa penerapan SPBE di Pati sudah mulai beberapa waktu lalu termasuk sosialisasi e-layang secara teknis. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran. 19, LL SETKAB : 23 HLM. Informasi dokumen ini meliputi judul,. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia. PERPRES No. Bentuk. Nomor. PERPRES NO. Perpres 2016. Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan digitalisasi untuk dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna SPBE. Penyusunan Pedoman Manajemen. ID : 9 HLM. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi T. 6. Melalui perpres ini pula, semua instansi yang mau membuat sistem atau aplikasi harus mendapat izin Kemkominfo atau Kementerian PANRB. Tipe Dokumen. B. dan SDM untuk mencapai tujuan strategis. 95, LN. Perpres ini mulai. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan. Perpres: 95: 2018: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Unduh. 95 Tahun 2018; PERPRES No. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang. PERPRES Nomor 95 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan. 13 Perlem tersebut dapat didownload melalui tautan berikut ini (langsung klik untuk. 50. T. 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010–2025. Manado - Humas BKN, Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf menegaskan bahwa pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non-ASN yang dimulai Juli 2021 merupakan langkah awal merealisasikan mandat. U. Summary : Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 Agenda "People Shouldn't be 1 Definisi. Peresiden Republik Indonesia (RI) telah mengeluarkan Peraturan No. 67, LN. Berbagai Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah seperti berlomba membuat layanan publik secara elektronik. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Menimbang a Mengingat PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. Nomor. E-court atau ecourt merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (“SPBE”). Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait Dengan Keamanan,. 2018/NO. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara. Diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Apabila terjadi kendala system, siapa yang dapat di hubungi. PERPRES No. Peraturan Perundang-undangan. 10/10/2018 5:24:40 PM. Jika ditilik dari perkembangannya Keppres 80/2003 pada perubahan ke-7 yaitu Perpres 95 Tahun 2006 adalah titik awal transisi masuknya sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah Indonesia ke era teknologi informasi. 348 kali: Status: Diubah oleh : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Mencabut : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. E. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; PP Nomor 45 Tahun 2005; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018. 54. PERPRES No. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Dengan kata lain, Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan refleksi betapa lamanya sebuah bangun kebijakan dan regulasi dibangun secara utuh, mulai dari aspek pelaksanaan hingga pengawasan. (PERPRES) NO. Sign In. Tata Kelola SPBE. METADATA PERATURAN. Download: Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 PDF. "Terkait aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Agama tidak boleh keluar dari kerangka arsitektur nasional dan kita juga mempunyai KMA 788 tahun 2021 yang itu adalah turunan dari Perpres 95 tahun 2018 terkait dengan pelaksanaan SPBE," tutur. Landasan pelaksanaan evaluasi SPBE tertuang dalam Permenpan RB bukan pada Perpres karena Permenpan RB 5/2018 terbit terlebih dahulu sebelum sebelum Perpres 95 Tahun 2018 terbit. tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. afraid of their government. Tertulis pada pasal 47 ayat 1 bahwa manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat 1 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE 2. Peraturan No. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah ditandatangani Presiden Republik Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Perundang-undangan. 71 Tahun 2019; Perpres No. Hasil pemeriksaan kinerja atas keamanan dan ketahanan siber dalam rangka mendukung stabilitas keamanan nasional mengungkapkan lima temuan yang. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89); 4. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 11 Tahun 2022; dan PP Nomor 17 Tahun 2007. yang mempunyai tugas untuk . 15. Bentuk. Perpres No. METADATA PERATURAN. E. 2015/NO. Lembar Kerja Peraturan. Perpres 2012. Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres-2018-95-Sistem-Pemerintahan-Berbasis-Elektronik-SPBE. 95 tahun 2018 untuk BPPT (BRIN), yang tertera dalam batang tubuh maupun lampiran Perpres adalah sebagai berikut : Melakukan Koordinasi dan Pendampingan manajemen pengetahuan bagi seluruh K/L/I Pusat dan Daerah (sesuai pasal 52 ayat 4). Tahun 2006 adalah titik awal transisi masuknya sistem pengadaan. Peraturan Perundang-undangan. Status:. Landasan pelaksanaan evaluasi SPBE tertuang dalam Permenpan RB bukan pada Perpres karena Permenpan RB 5/2018 terbit terlebih dahulu sebelum sebelum Perpres 95 Tahun 2018 terbit. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Judul. GO. (PERPRES) NO. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini dalam acara Sosialisasi Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE, di Bidakara Jakarta, Jumat (29/03). Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pelaksanaan Audit TIK fokus pada :. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor: 82: Tahun: 2018: Tanggal Penetapan: 17 September 2018: Tanggal Pengundangan:. Inpres No. Hits : 216 kali dikunjungi. Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3. 16. Perpres 17 Tahun 2019 28-03-2019 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat LN 2019 (600): 25 hlm Berlaku . 2018 Nomor. ABSTRAK: bahwa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik yang cepat, terpercaya dan berkualitas diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) di lingkup Pemerintah Daerah provinsi; bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden. PERPRES No. Berdasarkan Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-govern-ment yaitu penggunaan TIK untuk mendukung layanan yang ada pada instansi pemerintah, ASN, pelaku bisnis, dan masyarakat [7]. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 adalah peraturan Presiden yang mengatur tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Salah satu langkahnya, Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun lalu. perkembangannya Keppres 80/2003 pada perubahan ke-7 yaitu Perpres 95. Perpres 2014. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 12 Tahun 2021. Kementerian Sekretariat Negara: No. Indonesia Tahun 2015 Nomor 89); 4. 30 Desember 2016: Kementerian Perindustrian: 96. [email protected][email protected] Pusat Data Premium Stories. 95 Tahun 2018 Pasal 37: (1) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum. NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik; 95: Tahun: 2018: Tentang: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Tempat Penetapan: Jakarta:. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perpres: 16: 2018: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: 1. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan T. Audit Aplikasi mencakup Aplikasi umum dan Aplikasi khusus SPBE. Perpres Nomor 95 Tahun 2017. Pasal 4 ayat (1)Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945; 2. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 perlu. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 95: Tahun: 2018: Tentang: Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Tanggal Ditetapkan: 02. U. 2018/NO. GO. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yyang Diperbolehkan, dan. Pada Semester II Tahun 2018 ditetapkanlah Peraturan Presiden tentang. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ; TATA PAKAIAN PADA ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Penyimpanan Arsip UU No. A. PM 95 Tahun 2010 31 Dec 2010: Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian: 2010: Peraturan Menteri:Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Kementerian Sekretariat Negara: No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Data PPID Per Kategori. Tajuk Entri Utama. 95, LN 2018/NO. 2018/NO. Belum Tersedia. Download. Peraturan Presiden (PERPRES)Umum Perpres No. pdf. Perpres ini mencabut Perpres Nomor 116 Tahun 2018; Perpres Nomor 131 Tahun 2018; Perpres Nomor 137 Tahun 2018; Perpres Nomor 139 Tahun 2018; dan Perpres Nomor 40 Tahun 2019. Berlangganan Pro. SETNEG. 2018/NO. Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil - Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. 20 Nopember 2017:. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor: 95: Tahun: 2018: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 2 Oktober 2018: Nama Jabatan Penetapan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA: Nama Pejabat Penetapan:Situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Transformasi digital di sektor pemerintah terus berjalan, dan kami targetkan pada 2023 sudah mulai masif," ujar Semuel dalam video conference, Selasa 21 Juli lalu. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang. Berdasarkan Pe rpres Nomor 95 Tahun 2018,. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 2. Sign in. go. Hubungi kami melalui Facebook fb. Nomor. Diskusi Panel Sesi. Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Solo, 22-23 November 2018 ABSTRAK: Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan. ABSTRAK PERATURAN. Mengingat : 1. 16 rp. 17 halaman. Judul. 59, LN.